Kalurahan SABDODADI

Bantul, (6 /8/2024),Lembaga Sigab Indonesia bekerja sama dengan Kapanewon Bantul , mengadakan kegiatan pertemuan di aula kapanewon Bantul. Acara kegiatan dihadiri beberapa instansi pemerintah seperti Panewu Bantul, kepala Polsek Bantul, Satgas PPA kapanewon Bantul, Lurah Bantul, (Sabdodadi, Palbapang), Babinsa, Babinkamtibmas, Jogoboyo ,Paralegal dan faskal kapanewon Bantul.

Margaret widiastutik selaku Project Manager dari Lembaga Sigab Indonesia memberikan sambutan, bahwa Tujuan utama diadakan pertemuan ini, untuk memperkenalkan kepada pihak instansi di kapananewon Bantul,  bahwa di tiga kalurahan dampingan program Sigab , sudah ada Tim paralegal per kalurahan yang sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan terkait paralegal. dengan adanya tim paralegal ini diharapkan bisa mendampingi kasus-kasus yang terjadi pada kelompok rentan yaitu perempuan, anak dan difabel dalam masyarakat, tuturnya.

Kusmardiono,S.So.,M.Acc selaku bapak Panewu Bantul juga memberikan sambutan, beliau menyambut baik program Lembaga Sigab Indonesia yaitu desa inklusi, yang sudah dijalankan di kapanewon Bantul dari tahun2022 dan sudah mendampingi khususnya tiga kalurahan, yaitu kalurahan sabdodadi, Bantul dan palbapang. Dan selama pendampingan sudah banyak melibatkan difabel di kegiatan pemerintah kalurahan, tutur panewu Bantul.

Rahmiatun khasanah selaku Project Officer dari Sigab Indonesia dan juga pemandu acara, memberikan contoh praktik baik yang sudah dijalankan dan di wujudkan oleh tiga kalurahan dampigan Sigab dengan pembangunan sarana dan prasarana aksesibilitas untuk teman- teman disabilitas berupa ramp( plengsengan) dan toilet aksesibel. Tak hanya sampai disitu dari pihak pemerintah desa juga sudah dibentuk kelompok difabel kalurahan KDK, serta sudah diterbitkannya SK dan  anggaran kegiatan untuk teman difabel.

Imbuhnya lagi, dengan adanya pelatihan paralegal yang di berikan kepada perwakilan dari  tiga kalurahan ini kedepanya akan memberikan kontribusi yang positif dalam  penanganan kasus kekerasan, mulai dari pendampingan dan rujukan terhadap kasus, dengan harapan besar bisa  berkolaborasi dengan instansi terkait dalam penanganan kasus, sampai korban mendapatkan hak-haknya dan pelaku mendapatkan hukuman sesuai tindak kejahatan yang dilakukan, tuturnya.

(kontributor:sumaryanti)